(Opini-Fillo Magz) Pada 13 Maret 2025, banjir besar melanda Kota Padangsidimpuan akibat curah hujan yang begitu deras. Lima kecamatan terkena dampak hebat dari peristiwa ini, merendam ratusan rumah dan mengakibatkan sedikitnya satu korban jiwa. Selain kehilangan nyawa, banyak warga yang mengalami kerugian materi yang tidak sedikit. Mereka kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan kehilangan sumber penghidupan. Kejadian ini seakan menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang seharusnya mampu memberikan perlindungan dan respons cepat.
Pasca banjir, masyarakat berusaha untuk bangkit sendiri. Bantuan-bantuan dari berbagai pihak mulai berdatangan. Mereka bergotong royong membersihkan rumah dan lingkungan, dan menggalang donasi yang bisa dimanfaatkan Korban terdampak, disamping masyarakat juga mengharapkan adanya kebijakan nyata dari Pemko Padangsidimpuan. Namun, harapan itu seolah tidak pernah terwujud dalam tindakan yang nyata dan memadai.
Sedangkan di sisi lain, pejabat dan pemerintah seakan terfokus pada rapat-rapat yang dipublikasikan tanpa menunjukkan hasil yang nyata di lapangan. Pemko Padangsidimpuan dan BPBD tampak lebih mengedepankan citra daripada solusi. Masyarakat yang menjadi korban hanya bisa menunggu dalam ketidakpastian, sementara Pemko seolah berlindung di balik agenda-agenda formal yang tidak segera direalisasikan.
Menurut pakar kebencanaan dari BNPB, Dr. Rita Fauzi, penanggulangan bencana seharusnya berfokus pada tiga tahap utama: mitigasi, respons, dan pemulihan. “Ketika bencana terjadi, respons cepat adalah hal yang terpenting. Tidak bisa hanya mengandalkan rapat dan koordinasi yang panjang, tetapi membutuhkan aksi nyata di lapangan,” ujar Dr. Rita dalam wawancaranya dengan bnpb.go.id. Mekanisme yang tepat yang seperti itu sudah semestinya dijalankan oleh Pemko Padangsidimpuan dan BPBD tanpa menunda-nunda.
Beberapa hari terakhir, masyarakat mengeluhkan mitigasi yang terkesan tidak bertanggung jawab. Pemko dan BPBD tampak lambat, tidak tampak kinerja yang seharusnya, malah BASARNAS yang sibuk mencari Korban hilang akibat Banjir, sementara hasil dari rapat darurat yang dibuat Pemko dan instansi terkait mengenai Penanganan tersebut belum terlihat implementasinya. Hingga opini ini dibuat. Masyarakat semakin frustrasi dengan lambannya proses mitigasi yang terkesan hanya sebatas formalitas.
Karena itu, beberapa konten kreator, pewarta sosial media, dan netizen tidak tinggal diam. Kritik keras dilontarkan terhadap Pemko Padangsidimpuan dan BPBD. Mereka mempertanyakan hasil rapat yang digelar benar-benar berorientasi pada solusi atau hanya sekadar pencitraan semata. Bahkan, beberapa dari mereka dengan lantang mengatakan bahwa tanggapan Pemko Padangsidimpuan terhadap bencana ini terlalu lambat dan tidak terstruktur.
Semua orang tahu bahwa kemunculan banjir memang seringkali tidak terduga, tetapi ketanggapan dan kesiapan darurat adalah hal yang paling krusial. Pemko Padangsidimpuan bersama BPBD dan Dinas-Dinas Terkait seharusnya memiliki prosedur penanggulangan yang jelas, cepat, dan tepat sasaran. Tanggung jawab mereka bukan hanya soal mengadakan rapat, tetapi bagaimana menghasilkan langkah konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Idealnya, tidak ada tenggat waktu untuk bekerja dengan baik bagi seorang pejabat publik. Begitu dilantik, sudah menjadi kewajiban bagi Pemko untuk memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat. Alasan baru dilantik tidak bisa dijadikan pembenaran atas lambannya penanganan banjir ini. Masyarakat menunggu bukti nyata dari janji-janji yang diucapkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat debat kandidat, di mana mereka mengaku sangat serius terhadap masalah banjir di Padangsidimpuan. Bahkan orang awam pun tahu ketika bencana telah terjadi, yang utama adalah langkah mitigasi. Mengeluhkan penyebab dan menawarkan solusi jangka panjang tentu tetap perlu diperbincangkan, tetapi penanganan bencana di lapangan tidak bisa menunggu hasil evaluasi dan wacana perbaikan. Pemko perlu menunjukkan kepemimpinan yang jelas dan terarah.
Akhir kata, Masyarakat yang terdampak banjir membutuhkan kepastian mitigasi dari Pemko Padangsidimpuan. Selain itu, perlu ada tindakan konkret dari Pemko dalam berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi bencana ini. Pemko harus mampu memberikan solusi nyata dan menjamin bahwa langkah-langkah preventif dan mitigasi akan difasilitasi di kemudian hari. (Khoirum Al Hafiz Nasution)
