Jakarta, Kantor Kementerian Luar Negeri – Pagi Hari
Mentari pagi baru saja menyinari gedung Kementerian Luar Negeri ketika Arief Ramadhan, Menteri Luar Negeri, memasuki ruang rapat darurat dengan ekspresi tegang. Di hadapannya, para pejabat tinggi kementerian sudah duduk menunggu, beberapa masih menyeruput kopi hitam yang mengepulkan asap tipis.
Seorang staf berdiri dan menyerahkan laporan terbaru.
"Pak Menteri, perkembangan dari PBB tidak menggembirakan. Mereka resmi mengeluarkan peringatan kepada Indonesia terkait kebijakan GRp. Beberapa negara anggota G7 mulai menarik investasinya dari proyek-proyek di sini."
Arief menghela napas panjang.
"Berapa jumlah investasi yang ditarik?"
"Sejauh ini, sudah mencapai 8 miliar dolar AS, terutama dari sektor pertambangan dan infrastruktur."
Suasana ruangan semakin tegang. Salah satu pejabat senior, Dian Prasetyowati, mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja.
"Mereka ingin kita panik. Ini strategi tekanan ekonomi agar kita menyerah. Tapi kita harus ingat, Indonesia tidak lagi bergantung pada dolar. Kita punya GRp dan emas kita sendiri!"
Arief menatap tajam ke arah semua yang hadir.
"Benar, tapi kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak langsungnya. Lapangan kerja bisa terganggu, nilai ekspor kita akan bergejolak. Pertanyaannya sekarang: bagaimana kita bisa meredam kepanikan masyarakat?"
Seorang diplomat muda, Rafi Setiadi, yang sebelumnya hanya diam, akhirnya angkat bicara.
"Pak, ada satu opsi yang bisa kita coba. Kita harus mempercepat implementasi bilateral dengan OKI dan BRICS. Mereka sudah menunjukkan minat untuk bekerja sama dengan sistem ekonomi berbasis emas ini."
Arief mengangguk pelan, lalu menoleh kepada staf yang bertugas sebagai penghubung dengan negara sahabat.
"Apa ada perkembangan terbaru dari negara-negara OKI?"
Staf itu membuka berkas dan menjelaskan.
"Turki dan Iran menyatakan dukungan penuh terhadap GRp. Mereka siap mengadopsi skema barter emas untuk perdagangan bilateral. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok telah menyatakan kesediaan untuk membangun jalur perdagangan langsung dengan kita."
Ruangan mendadak riuh. Ini adalah peluang besar, tetapi juga risiko tinggi.
"Kalau begitu, segera atur pertemuan tingkat tinggi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi," kata Arief mantap.
Mentari pagi baru saja menyinari gedung Kementerian Luar Negeri ketika Arief Ramadhan, Menteri Luar Negeri, memasuki ruang rapat darurat dengan ekspresi tegang. Di hadapannya, para pejabat tinggi kementerian sudah duduk menunggu, beberapa masih menyeruput kopi hitam yang mengepulkan asap tipis.
Seorang staf berdiri dan menyerahkan laporan terbaru.
"Pak Menteri, perkembangan dari PBB tidak menggembirakan. Mereka resmi mengeluarkan peringatan kepada Indonesia terkait kebijakan GRp. Beberapa negara anggota G7 mulai menarik investasinya dari proyek-proyek di sini."
Arief menghela napas panjang.
"Berapa jumlah investasi yang ditarik?"
"Sejauh ini, sudah mencapai 8 miliar dolar AS, terutama dari sektor pertambangan dan infrastruktur."
Suasana ruangan semakin tegang. Salah satu pejabat senior, Dian Prasetyowati, mengetuk-ngetukkan pulpennya ke meja.
"Mereka ingin kita panik. Ini strategi tekanan ekonomi agar kita menyerah. Tapi kita harus ingat, Indonesia tidak lagi bergantung pada dolar. Kita punya GRp dan emas kita sendiri!"
Arief menatap tajam ke arah semua yang hadir.
"Benar, tapi kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak langsungnya. Lapangan kerja bisa terganggu, nilai ekspor kita akan bergejolak. Pertanyaannya sekarang: bagaimana kita bisa meredam kepanikan masyarakat?"
Seorang diplomat muda, Rafi Setiadi, yang sebelumnya hanya diam, akhirnya angkat bicara.
"Pak, ada satu opsi yang bisa kita coba. Kita harus mempercepat implementasi bilateral dengan OKI dan BRICS. Mereka sudah menunjukkan minat untuk bekerja sama dengan sistem ekonomi berbasis emas ini."
Arief mengangguk pelan, lalu menoleh kepada staf yang bertugas sebagai penghubung dengan negara sahabat.
"Apa ada perkembangan terbaru dari negara-negara OKI?"
Staf itu membuka berkas dan menjelaskan.
"Turki dan Iran menyatakan dukungan penuh terhadap GRp. Mereka siap mengadopsi skema barter emas untuk perdagangan bilateral. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok telah menyatakan kesediaan untuk membangun jalur perdagangan langsung dengan kita."
Ruangan mendadak riuh. Ini adalah peluang besar, tetapi juga risiko tinggi.
"Kalau begitu, segera atur pertemuan tingkat tinggi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi," kata Arief mantap.
Gedung DPR RI – Siang Hari
Di tempat lain, Presiden Dharma Wibawa tengah menghadiri rapat dengan para anggota DPR. Ketua DPR, Bagas Sudrajat, membuka diskusi dengan suara lantang.
"Pak Presiden, dengan segala hormat, kami ingin memahami sejauh mana kesiapan kita menghadapi dampak ekonomi global ini. Masyarakat mulai resah, pengusaha mulai waspada, dan kita perlu jawaban!"
Dharma menyesap teh di depannya, lalu meletakkan cangkirnya perlahan.
"Saya memahami kekhawatiran Anda, Pak Bagas. Tapi kita harus ingat, ketergantungan kita terhadap sistem keuangan lama telah membelenggu kita selama puluhan tahun. Kita hanya perlu melewati transisi ini dengan strategi yang matang."
Seorang anggota DPR lainnya, Hartono Prasetya, seorang ekonom senior, mengangkat tangan.
"Tapi bagaimana dengan stabilitas harga? Jika ekspor kita terganggu dan investasi asing menghilang, apakah tidak ada kemungkinan kita akan mengalami inflasi tinggi?"
Menteri Keuangan, Ratna Dewangkara, langsung menimpali.
"GRp adalah sistem berbasis emas, inflasi tidak akan melonjak seperti dalam sistem fiat. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan mekanisme perdagangan kita berjalan lancar."
Ketua DPR mengetuk meja dengan kukunya, berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk.
"Baiklah. Kami akan memberikan dukungan penuh, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa transisi ini tidak membawa dampak buruk bagi rakyat kecil."
Dharma tersenyum tipis.
"Saya berjanji, rakyatlah yang akan menjadi pemenang dalam perubahan ini."
Namun, di luar gedung, kelompok demonstran mulai berkumpul, meneriakkan kekhawatiran mereka tentang perubahan ekonomi yang semakin terasa.
Indonesia baru saja memulai babak baru. Dan badai sesungguhnya belum benar-benar datang.
Oleh Erwinsyah Putra
Bersambung ke Episode 30
Di tempat lain, Presiden Dharma Wibawa tengah menghadiri rapat dengan para anggota DPR. Ketua DPR, Bagas Sudrajat, membuka diskusi dengan suara lantang.
"Pak Presiden, dengan segala hormat, kami ingin memahami sejauh mana kesiapan kita menghadapi dampak ekonomi global ini. Masyarakat mulai resah, pengusaha mulai waspada, dan kita perlu jawaban!"
Dharma menyesap teh di depannya, lalu meletakkan cangkirnya perlahan.
"Saya memahami kekhawatiran Anda, Pak Bagas. Tapi kita harus ingat, ketergantungan kita terhadap sistem keuangan lama telah membelenggu kita selama puluhan tahun. Kita hanya perlu melewati transisi ini dengan strategi yang matang."
Seorang anggota DPR lainnya, Hartono Prasetya, seorang ekonom senior, mengangkat tangan.
"Tapi bagaimana dengan stabilitas harga? Jika ekspor kita terganggu dan investasi asing menghilang, apakah tidak ada kemungkinan kita akan mengalami inflasi tinggi?"
Menteri Keuangan, Ratna Dewangkara, langsung menimpali.
"GRp adalah sistem berbasis emas, inflasi tidak akan melonjak seperti dalam sistem fiat. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan mekanisme perdagangan kita berjalan lancar."
Ketua DPR mengetuk meja dengan kukunya, berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk.
"Baiklah. Kami akan memberikan dukungan penuh, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa transisi ini tidak membawa dampak buruk bagi rakyat kecil."
Dharma tersenyum tipis.
"Saya berjanji, rakyatlah yang akan menjadi pemenang dalam perubahan ini."
Namun, di luar gedung, kelompok demonstran mulai berkumpul, meneriakkan kekhawatiran mereka tentang perubahan ekonomi yang semakin terasa.
Indonesia baru saja memulai babak baru. Dan badai sesungguhnya belum benar-benar datang.
Oleh Erwinsyah Putra
Bersambung ke Episode 30
